permendagri pengelolaan barang milik daerah. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerahPengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. permendagri pengelolaan barang milik daerah

108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah • Permendagri No. Penilai Pemerintah Daerah. Berdasarkan wewenang tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. ABSTRAK: Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset-aset publik dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang optimal. Berlaku. 5. JADWAL DAN. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan. 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penjelasan Umum . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah, kemudian diatur secara khusus pada pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah kepala daerah yang dimaksud adalah Gubenur, Bupati atau. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 3. Bimtek PP NO. Hibah yang akan didiskusikan hanya sebatas hibah dari Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. Dasar hukum penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya petunjuk teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mempawah. / /BPKAD-V/ /2021 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah; 5. uran Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama. Peraturan terbaru mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Tahun. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang. 3. 33/PMK. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. undip. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH ` Ket : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan. id : 13 hlm. Bahasa Indonesia. Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan; Mengingat : 1. Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerah Winarto Winartoap 2. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 2014. (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. inisiatifPenggunaBarang; 26Ibid, Pasal 241. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah seluruhnya di setorkan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 1 Pengertian Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. APBD - BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA Status. ”Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok. No. Leysandri, SH mengatakan bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik, diperlukan adanya kesamaan persepsi. Created Date: 9/27/2020 9:36:19 PMBarang/Jasa Pemerintah; 23. Terkait Tunjangan, Permendagri Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan Tunjangan. Bidang. Simpan Simpan Permendagri 19 Tahun 2016 Untuk Nanti. Inventarisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2019 Penyusutan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Bahasa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. pdf - Google Drive. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Mencabut : PP No. PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Permendagri No. Mohammad Iqbal Firzada. 33/PMK. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pedoman Pengelolaan Barang  milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK. CC BY-SA 4. Barang milik daerah adalah peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dilakukan karena banyaknya ketidak sesesuaian dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang. 19 Tahun 2016 – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan. Bahasa. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Permendagri ini secara khusus dan cukup lengkap mengatur pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Subjek. 17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah UU No. barang milik daerah berupa rumah. Simpan Simpan permendagri-17-2007 Untuk Nanti. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya 10. 260. Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Manajemen Resiko. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: n. (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. II. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang. Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik. barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Ditetapkan Tanggal. Bahasa. peraturan pemerintah no. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan. PERMENDAGRI No. Tanggal Pengundangan. 06 April 2016. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF (355. 1 Month Ago ; 0 Comment ; 2 minutes reading ; 3,250 Views ; Share . Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya 1 PP No. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; b. 06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. 21 Pada aturan tersebut disebutkan bahwa RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari. ABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah tidak terlepas dari. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. PERATURAN MENTERI. go. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. pengelolaan BMD Penyetoran uang sewa STATUS PERATURAN. 2016/No. Permendagri no. 33 Tahun 2010. E. 2018, Barang Milik Daerah. Belum Tersedia. Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah ( BMD )/ Aset Daerah : Teknik-Teknik Inventarisasi Aset / BMD 2020 - 2021. 4609 LL SETNEG : 52 HLM. Penggunaan; d. pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. Pengadaan; c. Pengalihan aset dari pemda kabupaten/kota ke provinsiprinsipnya dapat dipersamakan dengan cara hibah. Surat Bupati Nomor. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 4 (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Tanggal Berlaku. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang: a. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disusul dengan Permendagri No. 5. id – PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. PERMENDAGRI NO 19 TH 2016. uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; pp nomor 38 tahun 2008 perubahan atas pp nomor 6 tahun 2006 ttg pengelolaan bmn/d; permendagri no. Memberikan Pengertian dan Pemahaman Tentang Cara Menganalisa Fakta yang Obyektif dan Relevan dalam Suatu Penilaian Barang/Asset Milik Daerah. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. 21, BN. Tahun. 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan BMN/D. Membantu dalam Proses Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. 1. 20, TLN No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 23 June 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. Peraturan Perundang-undangan. 1076, peraturan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 33/PMK. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Katalog Produk. pengelolaan-barang-milik-daerah/ (diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 8:11 WIB). 5. Ia memaparkan, dalam rangka pengelolaan BMD tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Buka menu navigasi. Tahun. 13 9 Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Tinjauan Hukum Terkait Pengaturan BUMD, hal 5 s. 13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. II. Pengelolaan Barang Milik: Daerah adalah rangkaian kegiahm dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga,. Pro. UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 12 Tahun 2016. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Buku ini disusun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku saat ini (Permendagri 27 Tahun 2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah pengelolaan Barang Milik Daerah. Berlaku. 59. Barang Milik Daerah berupa rumah negara: 18. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. Artikel ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (BMD) yang dimaksud oleh Permendagri Nomor 47. go. Berlangganan Pro. Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. 5. kemendagri. PRESIDEN REPUEUK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Apabila barang disimpan di dalam ruangan kantor, makaJuknis Asistensi RKBMD. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 5. Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. perpustakaan,. 3. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;. Paparan Kelembagaan Atas Pengelolan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 19 Tahun 2016. Penelitian dengan judul “PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG” yang ditulis oleh Syuratul Kahfi pada tahun 2016, dan dipublikasikan di Jurnal Fiat Justisia Vol. 80 Tahun 2015; Permendagri No. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang f DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Ditetapkan Tanggal. Bahasa. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah by ekamahmudi. ganti rugi dan sanksi. 1 Tahun 2019. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada Presentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023. . peraturan pemerintah ri nomor 27 tahun 2014 tanggal 24-04-2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti; c. Tempat Penetapan. 4. Belum Tersedia. Barang-barang milik Daerah merupakan Asset yang dimiliki oleh Daerah, Pengelolaannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan menghasilkan kesempurnaan dalam. Bahasa Indonesia. Berlaku. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. tercantum dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa. 00:15:23 Hours. Peraturan ini berisi pokok-pokok perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan BMN, termasuk. Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pedoman Pengelolaan BMD di atur dalam Peraturan Mendagri No 19 Tahun 2016. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. 2.